JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menghadiri audiensi yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut diikuti oleh para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Dari Kalimantan Selatan, Hasnuryadi hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalsel dengan fokus pembahasan mengenai sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Audiensi dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti seluruh gubernur anggota APPSI, sementara sesi kedua melibatkan para kepala daerah penghasil migas dan energi terbarukan yang tergabung dalam ADPMET. Rapat berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.30 WIB, dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan RI.
Dalam forum tersebut, APPSI mengangkat sejumlah isu strategis terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional. Pertemuan ini juga menjadi ajang komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan serta mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan di tingkat provinsi.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menilai, pertemuan seperti ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian persoalan daerah.
“Daerah memerlukan ruang seperti ini agar bisa menyampaikan langsung kondisi dan tantangan di lapangan, sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat,” ujarnya usai pertemuan.
Selain membahas kebijakan fiskal dan alokasi anggaran, audiensi ini turut menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kinerja pembangunan lintas sektor. Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif, dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi terkini keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan kembali peran penting Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
“DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi,” jelasnya.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antardaerah dan memperkokoh komitmen APPSI dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.[adv]
