BUPATI Kapuas HM Wiyatno dan jajaran saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual.| foto : istimewa
KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah pada Program 3 Juta Rumah serta arahan Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan situasi terkini. Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Selasa (2/9/2025).
Bupati Kapuas H.M. Wiyatno, SP hadir langsung bersama jajaran terkait untuk mengikuti agenda nasional yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor tersebut melibatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehati-hatian para pejabat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan seremonial di tengah kondisi sosial yang sensitif. Menurutnya, acara berlebihan seperti pesta atau hiburan musik dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
“Di tengah situasi seperti ini, ulang tahun daerah maupun kegiatan kedinasan sebaiknya dilakukan secara sederhana. Misalnya tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu,” tegas Tito.
Ia juga menyoroti fenomena potongan video acara seremonial yang sering tersebar di media sosial, khususnya TikTok, yang berpotensi dipelintir menjadi isu sensitif. Karena itu, pejabat diminta menunjukkan sikap sederhana demi menjaga kepercayaan publik.
Selain Mendagri, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia memaparkan kondisi pangan nasional serta strategi percepatan swasembada. Menurutnya, Indonesia tahun ini berada dalam posisi surplus lebih dari 3 juta ton gabah.
“Produksi nasional mencapai sekitar 33 juta ton, sementara kebutuhan domestik hanya 30 juta ton. Dengan surplus ini, tahun 2025 kita tidak melakukan impor beras,” jelas Zulkifli.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah harus didukung pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan koperasi desa sebagai pilar ketahanan pangan.[zulkifli/rls]