BATULICIN – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka menyusun dan meningkatkan standar pelayanan publik, Kamis (21/8/2025) di Ruang Rapat DKUMP2, Gunung Tinggi, Batulicin.
Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, pihak perusahaan, perwakilan Satuan Pelayanan Usaha Bersama (SPUB), pelaku usaha, serta Industri Kecil Menengah (IKM).
Sebagaimana arahan Bupati Andi Rudi Latif, Kepala DKUMP2 Tanah Bumbu, H. Hamaluddin Tahir secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan pentingnya forum ini sebagai sarana evaluasi dan konsultasi untuk peningkatan pelayanan publik.
“Hari ini kita bicara soal pelayanan yang sudah kita lakukan dan jalankan selama ini. Kami berharap dari forum ini muncul saran dan masukan agar standar pelayanan yang ada bisa lebih maksimal, baik saat ini maupun ke depan,” ujarnya.
Hamaluddin menegaskan, DKUMP2 terus berupaya meningkatkan kualitas layanan setiap tahunnya, sejalan dengan visi dan misi Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaftif, melayani, dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, Ia menekankan pentingnya penyusunan standar pelayanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 20 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara layanan wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
“Tujuan dari standar pelayanan adalah memberikan kepastian layanan, meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan kemampuan penyelenggara agar kepercayaan masyarakat dapat terbangun,” jelasnya.
Dalam paparannya, Kepala DKUMP2 juga menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan standar pelayanan dan komponen-komponen penting yang tercantum dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014. Hamaluddin menyebutkan bahwa bidang pelayanan DKUMP2 mencakup sektor perdagangan dan kemetrologian, serta sektor perindustrian.
Forum juga menyinggung tindak lanjut dari FKP tahun 2024, di mana berbagai masukan telah diimplementasikan dalam peningkatan mutu layanan, terutama dalam menjawab tantangan dan kendala di lapangan.
Menutup sambutannya, Hamaluddin berharap forum ini dapat menjadi momentum penting untuk menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat, serta menemukan solusi atas permasalahan teknis maupun administratif yang dihadapi selama ini.
“Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai kendala yang ada di lapangan,” pungkasnya.[ade]