BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Regional Kalimantan Tahun 2025 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Rabu (18/6/2025).
Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, serta Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza. Kegiatan tersebut juga melibatkan jajaran kepala daerah se-Kalimantan, perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Menteri UMKM menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan agar penyaluran KUR dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa KUR bukan sekadar fasilitas kredit, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam penguatan ekonomi rakyat.
“KUR harus menjadi penggerak utama pertumbuhan UMKM di daerah. Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan pembiayaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efektif dan berdampak,” ujar Maman.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menyampaikan dukungannya terhadap program penyaluran KUR sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Banjarmasin. Ia menilai bahwa kemudahan akses terhadap permodalan menjadi kunci utama dalam pengembangan usaha masyarakat kecil dan menengah.
“Pemko Banjarmasin berkomitmen terus mendampingi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan KUR secara maksimal, termasuk dalam hal pendampingan teknis, pelatihan manajemen, dan literasi keuangan,” ujar Yamin.
Rakor ini juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian penyaluran KUR di tahun sebelumnya. Dalam diskusi, para peserta turut mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, seperti proses verifikasi yang berbelit, rendahnya literasi keuangan pelaku usaha, hingga tantangan penyaluran KUR di daerah terpencil.
Selain itu, forum ini juga merumuskan strategi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyaluran KUR, di antaranya melalui digitalisasi proses pengajuan, kemitraan dengan koperasi, serta peningkatan koordinasi antara bank penyalur dan pemerintah daerah.
Diharapkan, hasil dari Rakor ini dapat memperkuat ekosistem pembiayaan usaha mikro dan kecil di Kalimantan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascapandemi dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.[adv]
