BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi prestasi ke-12 kali berturut-turut sejak 2013.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (26/5/2025), dan diterima langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, serta dihadiri perwakilan BPK RI dan jajaran Pemprov.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, menyerahkan LHP BPK disaksikan Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto. Ia menyampaikan bahwa opini WTP diberikan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk atas implementasi rencana aksi dan pengelolaan keuangan tahun berjalan.
“Pemprov Kalsel berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Adib.
Namun demikian, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen yang berbuah opini tertinggi dari BPK RI.
“Ini buah dari kerja sama yang solid antara Pemprov dan DPRD Kalsel. Tentu akan kami tindak lanjuti catatan yang disampaikan BPK demi perbaikan ke depan,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami akan menjadikan laporan ini sebagai dasar evaluasi dalam rangka memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.[adv]
Tags
pemprov kalsel
