BANJARMASIN - Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan perlambatan ekonomi, sinergi kebijakan antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan berbagai upaya sehingga dapat memperbaiki kinerja ekonomi triwulan I 2025 yang tengah menunjukkan perlambatan, terutama akibat turunnya ekspor sejalan sektor pertambangan dan melemahnya konsumsi pemerintah.
Tekanan perlambatan ini dapat ditahan oleh konsumsi rumah tangga yang masih tetap kuat dan mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga. Pada keseluruhan 2025, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan 2025 berada di kisaran 4,5–5,3%.
Ke depan, optimisme perekonomian terus perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan mencapai 8% di tengah tantangan global. Di sisi lain, inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025, berkat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalsel.
Selaras dengan itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dalam paparan Kajian Fiskal Regional (KFR) menyampaikan kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Kinerja fiskal sampai dengan TW I 2025 dengan capaian realisasi belanja negara sebesar Rp8,54 triliun atau 22,57% dari pagu sebesar Rp37,82 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,53 triliun atau 15,39% dari pagu sebesar Rp9.92 triliun. Sedangkan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,01 triliun atau 25,13% dari pagu sebesar Rp27,9 triliun.
Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN terus dijaga agar terus memberi dampak positif bagi perekonomian Kalimantan Selatan. Sedangkan pada kinerja penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) diakselerasi guna memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program prioritas sejak awal tahun.
Meskipun tekanan terjadi pada sisi penerimaan dan belanja negara, tingkat defisit APBN tetap terjaga dalam batas aman, mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kredibel. Pemerintah terus memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas, mendukung daya beli masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi di daerah.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) wilayah Kalimantan tetap terjaga di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global. Kinerja perbankan di Kalimantan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pada Maret 2025 aset, kredit, dan dana pihak ketiga tumbuh 5,87 persen, 11,38persen, 6,89 persen yoy dengan kualitas kredit terjaga rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,21 persen.
Pada sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Jasa Keuangan Lainnya (PVML) di Kalimantan, piutang pembiayaan juga tumbuh positif dan profil risiko dan rasio Non-Performing Finance (NPF) terjaga.Dari sisi perkembangan Pengawasan Perillaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK), OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah menjangkau 3.290orang.
Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kalimantan Selatan. Dari aspek layanan konsumen, sampai dengan April 2025 terdapat 5138 permintaan layanan SLIK dan 1400 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).
Hal tersebut disampaikan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Triwulan I 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama DJPb Kalimantan Selatan dan OJK Regional Kalimantan Selatan pada hari ini (22/5/2025).
LPP merupakan publikasi flagship Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang diterbitkan setiap triwulanan. LPP ini mencerminkan hasil analisis Bank Indonesia terhadap dinamika dan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi.
Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai perkembangan ekonomi regional, termasuk sektor-sektor strategis, kondisi inflasi, dan ketahanan eksternal, serta tantangan dan peluang ke depan.
Disamping itu, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah juga turut mempublikasikan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang memuat analisis komprehensif terhadap dinamika perekonomian dan kondisi fiskal di wilayah Kalimantan Selatan.
Melalui analisis yang berbasis data dan evidensi, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang responsif dan berkelanjutan.
OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress test untuk melihat dampaknya terhadap SJK. Saat ini, SJK di Kalimantan Selatan dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan.
OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan di Kalimantan Selatan secara proaktif melakukan asesmen atas perkembangan terkini dan melakukan asesmen lanjutan atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat memengaruhi kinerja debitur khususnya yang memiliki eksposur untuk memitigasi peningkatan risiko.
Upaya ini untuk memastikan SJK tetap stabil, resilien, dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari daerah.Melalui sinergi antara Bank Indonesia, DJPb, dan OJK, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat koordinasi dan inovasi kebijakan untuk menjaga optimisme dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.[]
Tags
𝚖𝚎𝚝𝚛𝚘 𝚔𝚘𝚝𝚊
