PARINGIN - Anggota DPRD Balangan, Hafiz Anshari, menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini memerlukan sistem evaluasi kinerja yang transparan, akuntabel, dan objektif, Selasa (5/11/2024).
Dengan demikian lanjut Hafiz, keputusan mengenai pemotongan TPP akan dilakukan berdasarkan data dan hasil evaluasi yang valid.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini adil bagi semua pihak. ASN yang bekerja dengan baik tentu akan menerima haknya secara penuh, sedangkan yang kinerjanya tidak optimal harus diberikan konsekuensi yang sesuai,” tambahnya.
Usulan ini direncanakan akan menjadi agenda pembahasan dalam rapat DPRD Balangan mendatang, terutama dalam konteks penyusunan anggaran daerah untuk tahun 2025.
Hafiz berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.[agus/adv]
