KOTABARU - Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru, Andi Rudi Latif turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ibu Kota Nusantara ( IKN) yang dilangsungkan di Ball Room Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (14/3/2023) sore.
Rakornas ini digelar dalam rangka mewujudkan visi misi IKN sebagai kota dunia. Rakornas diikuti sebanyak 514 Bupati dan Walikota serta 38 Gubernur se-Indonesia dengan tema "Pengenalan IKN dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan IKN untuk Mewujudkan Kita Dunia untuk Semua".
Pemateri dalam agenda "Loncatan Peradaban Indonesia dan Potensi Kerjasama OIKN dengan Pemerintah Daerah", di antaranya Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI dan Ridwan Kamil, selaku Kurator IKN.
Wabup Andi Arul Latif menjabarkan tujuan dari Rakornas IKN ini untuk menjalin kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dalam membangun bersama-sama Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, sebagai kota dunia untuk semua.
"Kehadiran kami Pemerintah Daerah untuk mendengarkan langsung arahan Pemerintah Pusat, sekaligus kesiapan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penyangga dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara,” katanya singkat.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dalam Rakornas tersebut memaparkan, pihaknya mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan juga Kementerian/Lembaga, untuk bersama-sama menjalin kerja sama dalam membangun Ibu Kota Nusantara.
"Jadi harapan kami di OIKN melalui pertemuan ini, dengan beberapa potensi kerja sama yang sudah mulai digagas dapat terwujud dalam waktu sesegera mungkin," katanya.
IKN saat ini akan memasuki tahapan di mana nantinya potensi-potensi ekonomi, bisnis dari beberapa Kabupatèn/kota dan Provinsi dapat dirajut serta diwadahi dalam pengembangan-pengembangan IKN, khususnya dalam pengembangan daerah di luar kawasan yang ada sekarang.
"Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini masih berfokus pada KIPP, namun dari kenyataan di lapangan bahwa minat dari lima kali ground breaking senilai Rp 49,6 triliun sudah mencakup di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," jelas Bambang.
Beberapa wilayah terdapat pengembangan, misalnya wilayah pengembangan IKN di barat agak sebelah Utara yang memang sudah diminati oleh beberapa investor.
"Dan ini tentu saja dengan peluang-peluang kita dalam mengadakan beberapa roadshow pada tempat-tempat dan pusat-pusat ekonomi tersebut berada, seperti di Surabaya, Medan, Makassar, dan tempat-tempat lainnya untuk mengundang para pelaku bisnis dari Kabupatèn/kota dan Provinsi untuk bersama-sama membangun Nusantara," ucap Bambang.
Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018-2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru.
Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional.
Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai.
Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan lKN.
Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah "pusat gravitasi" ekonomi baru di tengah Nusantara.[zainuddin]
