BUNTOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan meminta Pemkab Barsel untuk tegas mengingatkan kewajiban-kewajiban perusahaan sejak awal akan beroperasi di daerah ini.
Untuk itu, Pemkab Barsel harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban di bidang ketenagakerjaan.
"Jika perusahaan tidak memberi data ketenagakerjaan dan tidak mendaftarkan ketenagakerjaannya, maka pemerintah jangan sampai memperpanjang perizinan mereka," tegas Anggota DPRD Barsel, Hermanes, Selasa (6/6/2023).
Menurutnya, hal ini untuk memberi efek jera sehingga aturan yang ada tidak hanya isapan jempol belaka. Karena selama ini pengawasan dari Pemkab juga minim untuk bidang tenaga kerja itu.
Maka dari itu, lanjutnya, Pemkab Barsel seharusnya mengantongi data tenaga kerja di daerahnya sendiri. Paling tidak bisa menjadi acuan dalam hal pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Jangan sampai Pemkab tidak mengetahui data pekerja yang ada di wilayahnya sendiri, karena sudah seharusnya pemerintah kabupaten memiliki data rinci ketenagakerjaan.
"Data itu sangat penting untuk pembinaan dan pengawasan. Data mandiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga sangat dibutuhkan sebagai pembanding bagi instansi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengetahui seberapa besar pekerja yang sudah didaftarkan perusahaannya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja," pungkasnya.[deni]
