PULANG PISAU - Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pemerintah Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se Kabupaten Pulang Pisau berlangsung, Senin (29/5/2023) di Aula Bappedalitbang kabupaten setempat.
Mewakili Bupati Pulang Pisau, rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Edy P Casmani. Rakor tersebut pun dihadiri unsur Forkopimda, Kepala BPMD Kabupaten Pulang Pisau, Kepala BPS Pulang Pisau, seluruh Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Pulang Pisau.
"Tujuan utama dilaksanakannya rakor ini, untuk berdiskusi dan mengevaluasi secara reguler terhadap tata kelola pemdes dan peningkatan kapasitas aparatur desa tadi," ujar Edy Casmani sapaan akrab staf ahli saat membacakan sambutan Bupati.
Ke depan, katanya, seluruh desa di kabupaten berjuluk Bumi Handep Hapakat ini harus mempunyai inovasi di sistem pemerintahannya, baik dari segi pelayanan kepada masyarakat dan terkait tata kelola keuangan.
"Selain berharap dari DD dan ADD, desa harus dapat menggali potensi yang bisa menjadi pendapatan desa (PADes) untuk membiayai pembangunan desa itu sendiri. Artinya jangan Hanyar terpaku pada DD dan ADD saja," pintanya dengan tegas.
Perlu diketahui, lanjutnya, saat menghadiri rakor pemberantasan korupsi dengan Tim Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ada delapan area yang menjadi sorotan dan perhatian pihaknya (KPK), salah satunya terkait tata kelola desa.
Adapun terkait laporan data, sambungnya, dokumen maupun kegiatan lainnya yang diminta pihak KPK dan dilaporkan melalui aplikasi MCP, yang artinya terkait regulasi tata kelola desa, sistem keuangan desa, laporan konsolidasi APBDes, publikasi dan transparansi, database aset desa serta pengawasan APIP.
"Untuk itu saya minta kerjasama semua, agar terhadap hal tadi bisa dipenuhi sehingga KPK mempunyai penilaian yang baik terhadap tata kelola desa di daerah kita," tukasnya.
Dia berpesan, terkait dengan DD atau Dana Desa, agar penyalurannya bisa tepat waktu dan sasaran. "Untuk hal itu juga saya minta pihak desa bisa cepat dalam penyerapan dan peng-SPJannya. DPMD dan BPPKAD juga cepat dalam pengurusan pencairannya, sehingga DD bisa digunakan untuk pembangunan desa. Juga saya tidak ingin lagi mendengar gaji perangkat desa terlambat dibayarkan," pintanya lagi dengan tegas.
"Juga, terkait dengan isu-isu yang menjadi perhatian kita bersama saat ini seperti pencegahan penyalahgunaan ataupun penyimpangan DD, pungli, narkoba, pemilu dan lainnya," tutupnya.[manan]
