BUNTOK – Dalam upaya mendorong percepatan penyaluran dana
desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2023, Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel)
melaksanakan rapat kerja dengan pihak kecamatan dan desa, Rabu (15/3/2023).
Kepala DSPMD Barsel, Selviriyatmi mengatakan, pengelolaanDD
harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sebab itu pihaknya melaksanakan rapat
kerja untuk mendorong pemerintah desa guna mempercepat penyaluran DD tahap I,
dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
“Sehingga penyerapan anggaran di triwulan pertama ini bisa
terpenuhi sekitar 20 persen. Peran pemerintah melalui DSPMD dan kecamatan
sangat penting dalam pengawasannya, karena dana desa langsung bersentuhan
dengan masyarakat kalangan bawah/prasejahtera, dimana tingkat resikonya paling
tinggi,” sebutnya.
Selvi melanjutkan, sebab dari 86 desa yang ada di Barsel
hanya 12 desa yang sudah menyalurkan DD tahap I, sehingga pihaknya perlu
melakukan intervensi kepada setiap Kecamatan, Pemdes, dan BPD melalui rapat
kerja tersebut.
Ia menerangkan, dalam hal penyaluran DD dilakukan secara
bertahap, mulai dari tahap I paling cepat pada Maret dan paling lambat pada
Juli sebesar 60 persen, sementara untuk tahap II, pada Agustus sekitar 40
persen.
“Sebab penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja Pemdes,”
tuturnya.
Sementara itu, Camat Gunung Bintang Awai (GBA), Yust
Ellgoland mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari hasil rabat
bersama Pj. Bupati Barsel beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan dengan tahun
lalu, Barsel ada peningkatan atau lebih cepat.
“Namun jika dibandingkan dengan kabupaten se Kalimantan
Tengah, Barsel masih jauh kalah cepat. Maka dari itu Pj. Bupati menginginkan
adanya intervensi dalam rangka mengambil langkah-langkah percepatan penyaluran
dana desa tahap I yang semestinya sudah disalurkan paling lambat pada 26 Maret
2023,” katanya.
Ia menambahkan, untuk Kecamatan GBA meliputi 21 desa
sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran DD dengan
mengadakan rapat kerja, dengan hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
dari 10 desa yang belum dievaluasi oleh tim verifikasi dari Kecamatan.
Dari 10 desa itu ada 5 desa yang lolos verifikasi atau
mendapatkan rekom untuk mengajukan pencairan dana desa. “Sampai saat ini di
Kecamatan GBA ada 16 desa yang sudah lolos verifikasi, jadi sisa 5 desa yang
belum dan hari ini juga kami fokuskan untuk penyelesaian percepatan penyaluran
dana desa tahap I,” tukasnya.[adv]
