KUALA KAPUAS - Komisi II DPRDKapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan lahan antara warga dengan perusahaan besar swasta (PBS), di ruang rapat gabungan DPRD, Selasa (21/2/2023).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kapuas H Ahmad Baihaqi, dihadiri Sekda Kapuas Septedy, Kepala Dinas Perijinan Terpadu SP, Bagian Tapem Setda Kapuas.
"Kita harapkan setelah difasilitasi melalui RDP ini kepada warga maupun pihak perusahaan terkait persoalan lahan ini bisa diselesaikan dengan baik," kata Ketua Komisi II DPRD Kapuas, H Ahmad Baihaqi, kepada metrokalimantan usai rapat.
Adapun lokasi persoalan lahan tersebut masuk di dua lokasi wilayah kecamatan.
Pertama berlokasi di Kecamatan Pulau Petak tepatnya di Handil Selat Simin Desa Tatas Hulu. Selanjutnya, ada Kecamatan Kapuas Barat, di Desa Pantai dan Desa Tamiang.
"Tadi kami rekomendasikan sepuluh hari sejak RDP ini kepada yang belum terbentuk, ada dibentuk tim terpadu. Lima hari setelah tim terpadu terbentuk supaya ada pertemuan agar ada persepsi yang sama untuk disampaikan kepada piha perusahaan," ujarnya.
Menurut H Baihaqi, politisi asal PKB ini, RDP itu tindak lanjut RDP Komisi II DPRD Kapuas pada 15 Nopember 2022 lalu, setelah pengukuran manual wilayah Desa Mawar Mekar (Handil Melati) Desa Handil Selat Simin, Desa Tatas Hulu Kecamatan Pulau Petak, Desa Saka Tamiang dan Desa Pantai Kecamtan Kapuas Barat.
Sementara itu, anggota DPRD Kapuas asal Dapil IV, Lawin, sangat menyayangan atas ketidakhadiran perwakilan dari PBS PT WAL dalam RDP tersebut.
Adapun dari rapat ini turut dihadiri unsur
Tripika, Camat Pulau Petak, Camat Kapuas Barat, Danramil Kapuas Barat, Kades Saka Tamiang, Kades Pantai.
Kapolsek Sei Tatas, Danramil Sei Tatas, damang kepala adat, Kades Mawar Mekar, Kades Sei Tatas Hulu dan perwakilan PBS PT SUA (Semangat Usaha Agro).[zulkifli]
