KUALA KAPUAS - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate di Auala Kantor Bapedalitbang Kapuas, Jumat (20/1/2023) sore.
Rakor Ini dihadiri perwakilan Direktorat Pangan dan Pertanian (PP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan stkeke holder terkait.
Rakor digelar untuk mengetahui progres terkini program Food Estate di Kalteng dan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu dicermati.
Koordinator Fungsional Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas, Noor Avianto menyampaikan pihaknya diminta untuk memastikan bagaimana pelaksanaan proyek food estate kawasan sentra produksi pangan dan perkembangan di tingkat lapangan termasuk kendala serta isu isu dihadapi selama ini.
"Jadi kami ingin mendengarkan dari bapak ibu di provinsi dan kabupaten terkait hal tersebut menjadi masukan bagi kami kementerian lembaga di dalam merumuskan project food estate," ujarnya usai rapat.
Lanjutnya hasil yang peroleh dari pembahasan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti.
"Kami akan melihat beberapa hal pertama dari sisi perencanaan, kita akan mengevaluasi, apa yang sudah menjadi kegiatan ini apakah sudah sesuai atau belum. Memenuhi kebutuhan di tingkat lapangan. Kalau memang belum bagaimana kita sesuaikan ke depannya," ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, misalkan ada hal hal yang perlu dilengkapi akan dilengkapi bersama.
"Kedua dari risiko-risiko apa yang ada di tingkat lapangan dan kita rumuskan bersama bagaimana upaya mitigasi resiko tersebut. Jadi tadi alhamdulillah kita mendapatkan berbagai masukan bersama terutama bagaimana nanti mengembangkan modernisasi di pertanian ini seperti apa. Itu satu hal yang perlu dikembangkan dan didorong ke depan," pungkasnya.
Sementara, Sekda Kapuas, Septedy didampingi Kepala Bapedalitbang Kapuas, Catur Feriyanto mengatakan, dari Rakor tersebut pemerintah daerah diminta untuk memetakan permasalahan- permasalahan di lapangan.
"Tadi sudah kita sampaikan beberapa permasalahan misalnya saja konsistensi dukungan anggaran baik kementerian lembaga, pemprov untuk keberlanjutan.
Kedua bahwa perlu adanya penegasan pembagian tugas kewenangan baik tingkat kementerian lembaga pemprov dan pemkab terkait dengan food estate ini ke depan," terang Septedy.
Menurut Septedy, food estate menjadi perhatian bersama.
"Dan tentu wajib bagi kita semua untuk menyuarakan sekaligus memperjuangkan keberlanjutan food estate ini," pungkas Septedy.[zulkifli]
