PARINGIN - Berkenan dengan aturan pelaksanaan atribut alat peraga seperti baliho, sepanduk dan lainnya, pada pemilu 2024. DPRD Balangan panggil Bawaslu dan KPU Balangan.
Dalam rapat dengan pendapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Balangan, Lintas Komisi DPRD, Ketua Bawaslu Balangan, serta Ketua KPU Balangan, bertempat di ruang rapat DPRD, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa (24/1/2023).
Anggota DPRD Balangan, Hafiz Ansari mengatakan, RDP tersebut digelar guna meminta penjelasan berkenaan dengan aturan pelaksanaan atribut alat peraga kampanye.
"Hari ini kami menayangkan kapasitas Bawaslu dan KPU tentang penjelasan aturan pelaksanaan atribut alat peraga kampanye," ujarnya.
Sehingga tamabhnya ia ingin mengetahui dasar dan peraturan yang ada di Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.
"Kemarin ada beberapa titik sepanduk yang disarankan dilepas oleh pengurus ditingkat desa, sehingga kami menanyakan kepada Bawaslu tentang kapasitasnya sebagai pengawas Pemilu," sebutnya.
Setalah adanya RDP tersebut terjawab, adanya miss komunikasi, karena memang lanjut Hafiz, Bawaslu tidak berhak mengeksekusi namun melaporkan segala hal tentang perlanggar Pemilu, karena saat ini belum masuk dalam masa kampanye.
"Sehingga kita ingin mengetahui tentang aturan dan regulasi yang ada terkait hal tersebut," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Balangan, Rosmelyanoor menyebut, dalam RDP tersebut pihaknya telah menjelaskan tentang aturan atribut kampanye kepada wakil rakyat.
"Tadi sudah panjang lebar, dan ada dasar hukumnya yang di sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami bersama-sama," harapnya.
Dan pada intinya, tambahnya , Bawaslu melaksanakan aturan. Jadi Bawaslu mengawasi dan memastikan semua itu berjalan sesuai aturan perundangan.
"Ke depannya kita bisa sharing berkenaan regulasi dan aturan yang berlaku sehingga apa yang diperbolehkan apa yang tidak sehingga kedepannya bisa sama-sama nyaman," pungkasnya.[agus/adv]
