PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Leonard S Ampung didampingi Plt Kepala Dinas Perkebunan, H Rizky R Badjuri mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadiri rapat pembahasan draft rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Kalteng bersama dengan KPK RI secara virtual, di Ruang Bajakah II Kantor Gubernur setempat, Senin (14/11/2022).
Leonard pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI yang mendampingi Pemprov Kalteng dalam penyusunan Pergub Kalteng tentang Standar Pelayanan Minimal Penilaian Usaha Perkebunan, yang dibuat berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2021.
Sementara itu, Rizky R Badjuri menyampaikan bahwa Pergub tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja usaha perkebunan, mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan, mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta penyusunan program dan kebijakan pembinaaan usaha perkebunan.
"Sedangkan untuk ruang lingkup peraturan, meliputi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan, penetapan hasil penilaian usaha perkebunan, pengawasan penilaian usaha perkebunan, pembiayaan dan sanksi administrasi," ucapnya.
Disebutkan, draft Pergub tersebut nantinya akan disempurnakan lagi terkait pembiayaannya.
"Kita lihat nanti apakah pembiayaannya dari APBD, APBN atau dari perusahaan," tukasnya.[kenedy/adv]
