PARINGIN - Tiga Desa dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Batumandi mengadu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Balangan tentang permasalahan perairan pertanian.
Diketahui Bendungan Batumandi telah jebol sejak Februari 2022. Padahal bendungan tersebut memiliki fungsi utama mengatur distribusi air bagi 300 hektare sawah petani yang tersebar di tiga Desa yakni Timbun Tulang, Hamparaya dan Teluk Mesjid, di Kecamatan Batumandi.
Dalam RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansari beserta anggota dan Komisi I dan II. Nampak dihadirkan dari DKP3, Dinas PUPR, dan Bapedda bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kecamatan Paringin Selatan, Senin (8/8/2022).
"Kami disini menyampaikan aspirasi
Masalah perairan, yang mengairi pertanian di 3 desa di Kecamatan Batumandi," ujar perwakilan dari Gapoktan, Mursani.
Akibatnya, lanjutnya, terdampak kekeringan di persawahan warga di tiga desa tersebut sehingga banyak permasalahan yang dirasakan petani.
"Tiga Desa ini memang sangat tergantung dan terbiasa menggunakan perairan dari bendungan yang jebol tersebut," sebutnya.
Karena tidak memungkinkan ditangani dengan gotong royong, ia berharap bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Daerah.
Sementara itu, Sekertaris DKP3 Balangan Abdul Rahman Rahimi mengatakan, Ia perihatin atas permasalahan yang di rasakan para petani di Kecamatan Batumandi.
"Karena perairan tersebut merupakan perairan sekunder bukan tersiar maka, bukan kewenangan DKP3. Bendungan itu kewenangan Balai Perairan dan Sungai," ujarnya.
Namun, tambahnya, pihaknya juga bersama-sama instansi mencari jalan dan solusi bagi permasalahan petani di wilayah Batumandi.
Kesempatan berbeda Anggota DPRD Balangan, Syahbudin meminta, DKP3 dan Dinas PUPR serat instansi terkait harus bersinergi, bersama-sama mencari solusinya.
"Kita berharap Kabid perairan semacam mencoba memasukkan anggaran, bagaimana supaya normal kembali perairan yang ada di Kecamatan Batumandi," harapnya.
Ia juga, berpesan jangan hanya menunggu perbaikan dari pusat harus ada tindakan penanganan sementara yang dilakukan karena petani nantinya akan kembali memasuki musim tanam.
"Allahmdulillah tadi disampaikan hasil RDPU ini, akan mencoba dilakukan penanganan sementara, dan nantinya dalam perjalanannya jangan sampai melanggar aturan atau regulasi dari Provinsi ataupun dari APBN," pesannya.[agus/adv].
