 |
WAKIL Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali.I foto : santoso
Menurut Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, seluruh aset yang dikuasai atau dipergunakan SKPD harus dilakukan, hal ini sangat penting agar pengelolaan aset dapat terdata dengan baik dan profesional.
"Masalahnya, karena aset adalah harta kekayaan daerah yang harus dilindungi dan terjaga keamanannya," ujarnya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/1/2022).
Diungkapkan Matnor Ali, sebelumnya unsur pimpinan dewan dari Fraksi Partai Golkar menilai pendataan seluruh aset baik berupa benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak lainnya, dalam rangka untuk tetap mempertahan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Karena, salah satu indikator untuk mendapat penilaian opini WTP, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah terkelolanya aset dengan baik dan profesional sesuai ketentuan berlaku.
"Setidaknya dapat melindungi dan pengamanan aset yang tidak terdata dengan baik dikhawatirkan akan hilang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.
Apalagi, kata Matnor Ali, jika sampai tidak ada bukti-bukti kepemilikan yang jelas berupa segel atau sertifikat terhadap benda tidak bergerak, seperti halnya berupa tanah.
Seperti pasar, sekolah,kantor dan fasilitas umum lainnya milik Pemkot Banjarmasin, kemungkinan besar aset akan hilang dan berpindah tangan.
Menurutnya, berdasarkan hasil laporan dewan beberapa waktu lalu seluruh aset yang dimiliki Pemkot Banjarmasin baik berupa aset tidak bergerak, maupun aset bergerak seluruhnya ditaksir mencapai Rp3 triliun lebih.
"Seluruh kekayaan milik Pemkot Banjarmasin harus didata kembali dan dikelola secara profesional sesuai aturan berlaku," pungkasnya.[toso]
