PULANG PISAU, MK - Penajaman Kesiapsiagaan penanggulangan bencana, khususnya terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), menjadi perhatian serius dan tanggungjawab pemerintah setempat.
Oleh karena itu, Pemkab Pulang Pisau, melakukan kerjasama kajian dokumen dalam rangka cepat tanggap terhadap bencana tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa tahapan oleh Sekda Pulang Pisau Toni Harisinta.
Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya kali ini melakukan upaya kerjasama dengan menggelar koordinasi bersama stakeholder terkait.
Kali koordinasi itu, berlangsung di ruang rapat Dinas Pertanian (Distan) kabupaten setempat, Selasa (16/11/2021).
"Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana progres tahapan penyusunan kajian yang sudah dilakukan, salah satu stressing atau penekanan yang saya sampaikan di rapat koordinasi ini bahwa penanggulangan bencana menjadi isu nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden RI saat Rakornas di Jakarta pada 2 maret 2021lalu," kata Toni sapaan akrab Sekda Pulang Pisau kepada sejumlah awak media.
Pada kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan pada momentum ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya, yakni prioritas upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring evaluasi (monev) untuk mencari solusi permanen, agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak dengan cara membakar.
"Jadi, upaya itu harus keterlibatan lintas stakeholder dalam pengawasan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Baik itu dari babinsa, bhabinkamtibmas, kepala desa, tokoh masyakarat, tokoh agama dan lain sebagainya," tutur Sekda.
Selanjutnya, beber Sekda Pulang Pisau, di forum rapat koordinasi tersebut, ia mengapresiasi kepada pihak kemitraan dan seluruh tim penyusun dokumen agar dokumen yang dibuat berupa data-data benar adanya, dan dapat menjadi landasan informasi sehingga dapat menjadi pedoman dan panduan kesiapan seluruh instrumen daerah ke depan untuk antisipasi penanggulangan bencana, khususnya bencana karhutla.
"Langkah nyata di tahun 2022, kiranya dilakukan aksi daerah baik berupa simulasi dan peningkatan kapasitas yang dilakukan kemitraan agar keselarasan dokumen dengan aksi nyata dapat diukur efektivitasnya," tutup Sekda Pulang Pisau.
Sementara, hadir dalam kegiatan tersebut Pabung Pulang Pisau, Kalaksa BPBD, Sekretaris Bappedalitbang, dan tim penulis/ analisis dari sopd terkait lainnya serta dari pihak UPR Palangka Raya.[manan]
