Pemkab Pulang Pisau Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir

Pemkab Pulang Pisau Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir

PULANG PISAU, MK - Selama 15 hari ke depan, sejak 8 hingga 22 November 2021 ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), menetapkan status tanggap darurat banjir di Kecamatan Kahayan Tengah (Bukit Rawi) kabupaten setempat. 

Penetapan status tanggap darurat banjir Kahayan Tengah itu, ditetapkan Pemkab Pulang Pisau pada Rapat Koordinasi dengan unsur terkait di kantor BPBD setempat, Senin (8/11/2021). 

Rakor dipimpin Sekda Pulang Pisau Toni Harisinta dihadiri Kalaksa BPBD, Salahudin, Kadishub Dr Supriyadi, perwakilan dari Polres Pulpis, PUPR, Dinsos, Satpol PP, dan Perkimtan Pulang Pisau. 

Sekda Pulang Pisau, Toni Harisinta mengakui, bahwa bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 ini memang lebih parah dari tahun sebelumnya. Dimana, banjir pada tahun sebelumnya berlangsung satu hingga dua minggu saja. 

"Tetapi banjir tahun 2021, khususnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pemda Barania ini berlangsung cukup lama, bahkan lebih dari satu bulan, dan kondisinya sangat parah," ucap Sekda kepada sejumlah awak media. 

Menurut Toni, banjir yang dipicu dari faktor alam tersebut harus benar-benar dihadapi bersama. Hal tersebut, lanjutnya, upaya meminimalisir terjadinya berbagai kerugian materil maupun kerugian lainnya. 

"Meski begitu, pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan seefektif mungkin. Sehingga kegiatan atau aktivitas masyarakat tidak terganggu," ucapnya. 

Dia juga menegaskan, bencana banjir ini jangan sampai dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya, jangan sampai terjadi hal-hal yang menambah keluhan dari masyarakat. 

Olehkarena itu, kata Sekda, kehadiran pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan OPD terkait ini sangat diharapkan guna mengendalikan keadaan yang belum terkendali ini.

"Kasihan masyarakat kita kalau ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Jadi, kehadiran pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan OPD terkait ini sangat diharapkan guna memberikan rasa nyaman dan aman khususnya kepada masyarakat terdampak bencana banjir," harapnya. 

Ditambahkan Toni, melihat dari kondisi yang ada saat ini kendala dihadapi masyarakat terkait pelayanan tranportasi penyebrangan. 

Dari itu, kata Toni, Pemkab Pulang Pisau akan menurunkan seluruh kekuatan, mulai dari pengamanan termasuk sarana prasarana yang dimilikinya akan diturunkan guna membantu menyebarangkan, mulai masyarakat tidak mampu, evakuasi orang sakit, dan ASN yang bertugas di daerah terdampak banjir.

"Sarana yang ada seperti  kapal BPBD ini akan kita manfaatkan untuk pelayanan menyebangkan masyarakat kurang mampu, evakuasi orang sakit dan ASN yang bertugas di lokasi banjir secara gratis. Inilah wujud pemerintah daerah hadir ditengah masyarakat," pungkasnya.[manan]


Lebih baru Lebih lama