PROVINSI Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap fokus pada program-program prioritas bagi rakyat, salah satunya terkait stunting anak, seperti yang dikabarkan melalui Siaran Pers Pemprov Kalsel.
"Meski dihadapkan pada pandemi Covid-19, Kalsel akan tetap bekerja keras dalam menangani sektor sektor pembangunan prioritas, termasuk upaya pengurangan angka stunting anak ," tegas Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, di Mahligai Pancasila, pada Sabtu 18 September 2021.
Paman Birin, sapaan akrabnya, memaparkan komitmen tersebut pada acara Pemberian Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Sosialisasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Dikatakannya, sementara itu percepatan penanggulangan stunting terus dilakukan meskipun di tengah situasi pandemi. Ada beberapa upaya yang dikerjakan sampai saat ini. Di antaranya melakukan monev surveilans gizi melalui aplikasi EPPGBM, monev evaluasi kinerja kabupaten kota oleh tim KP2S Provinsi.
Menindaklanjuti tahapan aksi integrasi konvergensi yang dilakukan kabupaten kota, meningkatkan kapasitas petugas di tingkat puskesmas dan jajarannya, hingga pemantapan kinerja KP2S kabupaten kota.
Adapun sosialisasi Perpres ini dirangkaikan dengan penghargaan TPID yang jatuh kepada Kabupaten Tabalong. Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menyerahkan piagam langsung kepada Bupati Tabalong, disaksikan oleh Gubernur Kalsel.
"Penghargaan TPID menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengendalikan inflasi. Selamat kepada Kabupaten Tabalong yang berhasil meraihnya,” ucap Paman Birin.
Sementara itu Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, menyebutkan, Prov Kalsel potensial untuk segera menurunkan angka stunting. Pasalnya, pasokan ikan di Kalsel melimpah, terutama jenis ikan sungai atau air tawar. Sedangkan bahan makanan tersebut kaya akan nutrisi, yang mampu cegah stunting pada anak.
Mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi tersebut ditandai dengan tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Menurut Dirjen Bina Bangda, ada 30 provinsi yang prevalensi stuntingnya di atas toleransi WHO, yaitu 20 persen.
Dalam acara ini, hadir pula pimpinan instansi vertikal dan Bupati/Walikota, Kepala SKPD Pemprov Kalsel.[adv/araska]
