Masalah Infrastruktur Masih Mendominasi Reses Dewan

BANJARMASIN, MK - Soal infrastruktur jalan, normalisasi sungai dan lahan untuk pemakaman, masih menjadi topik dan mewarnai pembahasan penelahaan serta aspirasi masyarakat saat reses dewan berlangsung.

Setidaknya ini tampak saat Anggota DPRD Kota Banjarmasin melakukan kegiatan reses dengan masyarakat Kelurahan Pemurus Dalam di Kecamatan Banjarmasin Timur, belum lama tadi.

Menurut legislator Banjarmasin, Nor Latifah, aspirasi masyarakat di Banjarmasin Timur yang diusulkan diterima semua anggota dewan dan ternyata masih persoalan perbaikan infrastruktur. Artinya permasalahan infrastruktur masih didominasi dan ini perlu ditangani serius.

Usulan ini akan diteruskan ke pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, melalui dinas masing-masing agar bisa direalisasikan dalam pelaksanaannya.

Seperti usulan perbaikan jalan lingkungan, normalisasi sungai serta usulan penyediaan lahan untuk lahan pemakaman oleh majelis taklim.

"Ada beberapa aspirasi  yang diusulkan oleh warga setempat, semuanya kami terima untuk disampaikan dan dibahas nanti," ujarnya kepada wartawan.

Dikatakan Lala sapaan akrabnya, untuk persoalan infrastruktur seperti kerusakan jalan memang banyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur, karena paling banyak terdampak bencana banjir lalu.

Hal itu akan disampaikan kepada Pemkot Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti dan yang paling penting adalah kualitas pekerjaan infrastruktur yang bagus sehingga bisa awet dan tahan lama.

"Ini menjadi perhatian kami ke depan, pengawasan kualitas pekerjaan infrastruktur. Dengan kualitas yang bagus, tentu bisa mencegah kerusakan dalam waktu dekat, otomatis bisa lebih lama digunakan masyarakat," kata politisi Partai Golkar ini. 

Selanjutnya, Ketua DPRD Banjarmasin, H Harry Wijaya menegaskan, pihaknya  memastikan semua aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap agenda reses atau serap aspirasi masyarakat.

Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat, akan dibawa dalam rapat pembahasan dewan, sebagai usulan DPRD Kota Banjarmasin secara kolektif.

"Aspirasi bisa dikontrol secara online, meskipun secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin, namun semua aspirasi tetap kami perjuangkan agar bisa dipenuhi oleh pemerintah," tegasnya.[toso]


loading...