PALANGKA RAYA, MK - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Sugianto Sabran menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD setempat.
Kegiatan ini dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalteng terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kalteng, Selasa (29/6/2021).
Dalam rapat istimewa ini, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kali berturut-turut atas LKPD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2020. WTP ini diberi apresiasi oleh semua kalangan.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Sugianto mengatakan bahwa penyerahan LHP atas laporan keuangan tersebut berbeda dalam dua tahun terakhir, sebab pandemi Covid-19 yang masih melanda di seluruh dunia, tak terkecuali di Kalteng.
Hingga kini upaya penanganan pandemi terus dilakukan, diantaranya sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, menggencarkan 3T, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pendistribusian jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, bantuan produktif bagi UMKM, dan juga program vaksinasi hingga lainya.
Upaya itu terus dilakukan Pemprov Kalteng bersama instansi terkait dan elemen masyarakat.
"Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI, khususnya perwakilan Provinsi Kalteng atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020. Ini semua berkat doa dan dukungan ASN serta masyarakat sehingga kami dapat melaksanakan program anggaran dengan baik," katanya.
Dikatakannya, WTP tujuk kali berturut turut ini harus dijadikan semangat dalam bekerja dan berkarya dan diharapkan juga semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemprov Kalteng kedepannya.
"Kami sadar, masih adanya terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset. Hal ini terus kami evaluasi dan lakukan penanganan bertahap. Saya meminta kepada para pengelola keuangan dan seluruh jajaran Pemprov Kalteng agar dapat bekerja lebih keras lagi, serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap perangkat daerah, dengan baik dan bagus," sebutnya.
Kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI Dr Isma Yatun, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Wakil Ketua DPRD Abdul Rajak, Wakil Ketua III DPRD Faridawaty Darland Atjeh, anggota DPRD, Plt Sekda H Nuryakin, Forkopimda, serta Kepala OPD Pemerintah setempat.[advertorial]
