TAMIANG LAYANG, MK - Banyaknya permasalah yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan yang belum selesai hingga saat ini di wilayah Kabupaten Barito Timur(Bartim) Kalimantan Tengah, di antaranya terkait sengketa lahan plasma sawit yang dihadapi oleh masyarakat.
"Saya menilai sejauh ini respon pemerintah daerah sangat minim, lambat dan ngeyel," ungkap salah satu tokoh pendiri Bartim, Drs Theodore Bedowo SH yang baru-baru ini mendampingi masyarakat petani plasma di sela-sela rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan DPRD Bartim.
Menurutnya, sejak bulan Desember 2018 lalu sudah beberapa kali digelar RDPU antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit dengan DPRD serta mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten, namun tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.
"Sekarang diadakan RDPU lagi, yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat apakah hal-hal seperti ini (rekomendasi) tetap nggak dilaksanakan lagi," bebernya kepada metrokalimantan.com, Rabu (27/1/2021).
Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini menegaskan, apapun hasil RDPU dan rekomendasi dari DPRD jika tidak dilaksanakan oleh Pemkab Bartim maka akhirnya hanya membuang waktu dan energi.
"Yang diinginkan masyarakat ketika mereka menyampaikan keluhan mereka tentang konflik perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat di sekitar, harus ada tindakan dari pemerintah kabupaten," jelasnya.
Ia memberikan contoh, hingga saat ini tidak ada masyarakat di sekitar perkebunan yang tahu di mana letak kebun plasma yang menjadi hak masyarakat.
Ia menambahkan, yang diharapkan oleh masyarakat saat ini bagaimana pelaksanaan rekomendasi di lapangan oleh Pemkab, karena DPRD telah memberikan ruang dan waktu melalui RDPU untuk menampung keluhan masyarakat.
"Merekalah eksekutor yang wajib melaksanakan itu di lapangan," tandasnya.
Seperti diketahui, DPRD Bartim menggelar RDPU dengan masyarakat dan manajemen PT Borneo Ketapang Indah (BKI) terkait pengelolaan dan lokasi kebun sawit plasma PT BKI yang selam ini belum selesai permasalahanya.[rama]
