BANJARMASIN, MK - Tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan akan terus berlanjut. Bakal ada aksi susulan terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang direncanakan Kamis (15/10/2020).
Namun dalam aksi kali ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, H Supian HK tidak turut berhadir.
Ini didasarkan alasan pentingnya kegiatan Badan Anggaran (Banggar) terkait persiapan Tahun Anggaran 2021 dan tidak bisa diwakilkan. Sehingga Ia bertolak ke Jawa Timur untuk mengikuti agenda kegiatan tersebut.
"Kami sendiri telah menunaikan amanah untuk menyerahkan hasil aksi unjuk rasa mahasiswa se-Kalsel sebelumnya tentang penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada, Jumat (9/10/2020)," jelasnya.
Mengenai pasal-pasal di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirasa merugikan ini katanya bisa saja dievaluasi.
Ia pun telah menekankan bahwa jangan sampai Undang-Undang Omnibus Law ini berdampak buruk khususnya Kalsel dan Indonesia pada umumnya.
Sedangkan, pembahasan di Pusat saat ini terus berjalan menanggapi gelombang penolakan disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR RI.
Namun yang saat ini menjadi persoalan, tambahnya, kurangnya informasi dari beredarnya hoaks secara masif di sosial media dan masyarakat terkait Undang-Undang yang dimaksud.
Ini juga akan membuat aksi unjuk rasa rentan ditunggangi oleh pihak yang mempunyai kepentingan tertentu dan dikhawatirkan dapat menimbulkan aksi anarkis di lapangan.
"Kita meminta besok para aksi unjuk rasa mahasiswa tetap orasi damai dan menjaga suasana tetap kondusif," tambahnya.
Sementara itu, di hari kemarin DPRD Kalsel telah melakukan Koordinasi dan Harmonisasi dengan Forkopimda dan perwakilan Perguruan tinggi. Dalam pertemuan tersebut dewan memaparkan hasil dari tuntutan mahasiswa Kalsel di Istana Negara, Jakarta.
"Saya besok tidak ada di tempat, namun jika mereka meminta kita akan serahkan hasil aksi unjuk rasa mahasiswa," tutupnya.[fuad]
