BANJARMASIN, MK - Hak guru honorer K2 untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tentu harus dipenuhi. Namun ternyata, hak ini belum bisa dicairkan lantaran belum ditandatangani nota dinasnya.
Hal ini terungkap ketika perwakilan pengurus guru honorer K2 Banjarmasin menggelar pertemuan dan berkeluh kesah dengan Komisi IV DPRD Banjarmasin, Kamis (22/10/2020) lalu.
Menurut Sekretaris Pengurus Guru Honorer K2 Kota Banjarmasin, Hendra Saputra, uang THR pada Mei 2020 senilai Rp1,6 juta untuk 79 guru honorer, hingga sekarang belum dicairkan.
Ini lantaran nota dinas belum ditandatangani oleh Walikota Banjarmasin, padahal uang THR tersebut sangat ditunggu-tunggu guru honorer K2.
Pihaknya, lanjut Hendra, hingga sekarang tidak tahu, mungkin masalah Covid-19 saat itu. Tetapi sekarang walikota cuti untuk Pilkada, sehingga terlambat lagi nota dinas untuk pencarian THR.
Ia berharap nota dinas itu bisa ditandatangani dan honorer K2 dapat dana kesejahteraan. Karena guru honorer K2 dituntut administrasi, tetapi tak sesuai dengan gaji yang ada.
“Jadi tinggal pelaksanaan, mudahan segera dikeluarkan dan dibayarkan. Ini aspirasi kami,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Matnor Ali mengatakan, terkait THR yang belum ada kejelasan akan segera ditindaklanjutinya. Walikota cuti dan lebaran sudah beberapa bulan lalu. Untuk pencarian THR pun belum ada nota dinas. Pihaknya akan mempertanyakan kepada dinas terkait.
Ia juga berjanji memperjuangkan 79 guru honorer K2, termasuk 16 honorer K2 staf tata usaha sekolah, agar berkas pengusulan diangkat sebagai ASN tidak lagi tercecer.
Politisi Partai Golkar ini juga prihatin, dengan gaji yang diterima guru honor, karena masih di bawah UMP. Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah kota melalui dinas pendidikan menuntaskan permasalahan ini.
“Kami akan secepatnya rapat dengan Disdik, agar honorer K2 supaya diperhatikan Pemko. Kemudian jangan sampai berkas pengusulan diangkat PNS alasan tercecer hingga belum sampai ke BKN,” pungkasnya.[toso]
