BANJARMASIN, MK - Sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin menuai kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin. Ini lantaran pucuk pimpinan penegak Peraturan Daerah (Perda) ini dinilai suka merajuk.
Penilaian ini muncul setelah Kasat itu sempat menarik personel penjagaan atas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinilai sejumlah kalangan masih belum berjalan secara maksimal.
Selain masyarakat yang kurang disiplin mematuhi arahan pemerintah, aparat pemerintah juga dinilai kurang koordinasi dengan baik hingga terjadi miss komunikasi penerapan aturan di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Suyato menyayangkan kasus penarikan personel Satpol PP yang berjaga di Pos Batas Kota Km 6 Banjarmasin.
Menurut Suyato, buruknya koordinasi menjadi penyebab Kasat Pol PP Banjarmasin memutuskan menarik pasukan yang biasa berjaga di Pos Batas Kota beberapa hari.
"Sikap seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Jangan seperti kanak-kanak, sedikit-sedikit merajuk," ungkap Suyato kepada wartawan, Senin (5/4/2020).
Dikatakan Suyato, alasan Kasat Pol PP Banjarmasin frustasi dan stres karena masyarakat tak mengindahkan PSBB dan masih beraktivitas seperti biasa, bukanlah sebuah alasan menarik personel.
Sesuai SK Walikota Banjarmasin tentang PSBB, pembatasan moda tranportasi saat jam malam mulai pukul 21.00 hingga 06.00 Wita, merupakan komitmen bersama yang harus ditaati masyarakat di bawah pengawasan aparat keamanan.
Masyarakat, lanjutnya, juga diminta mematuhi semua imbauan pemerintah terkait teknis PSBB, di mana hingga kini masih banyak ditemukan pelanggaran jam malam, keluar rumah tanpa masker, dan lainnya.
"Yang paling penting masyarakat juga harus mematuhi arahan pemerintah. Aparat pemerintah juga harus menindak tegas jika ada pelangaran, agar PSBB berhasil memutus mata rantai Covid-19," katanya.[toso]
