Jika tidak jujur, hasil perekaman yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak akan akurat. Sementara hasil sensus ini digunakan pemerintah sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dalam program pembangunan.
"Jangan sampai salah menulis atau mengetik nama, misalnya mengurangi hurufnya, karena data sensus penduduk ini sangat penting bagi BPS untuk memotret kondisi penduduk," ungkap Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto, Jumat (21/2/2020).
Politisi PDIP ini berharap aplikasi sensus itu juga cangih seperti alat perekam E-KTP. Jika ada data pribadi yang diinput tapi tidak benar, maka sistem akan menolaknya.
Dirinya mencontohkan dalam perekaman E-KTP, jika seseorang mau membuat KTP di Palangka Raya tapi sebelumnya yang bersangkutan masih terdata sebagai warga luar daerah, maka permohonannya tidak bisa diproses, kecuali data pribadi di daerah asal dicabut terlebih dulu.
"Saya berharap dalam sistem input sensus penduduk 2020 ini juga menerapkan sistem seperti E-KTP. Jika data masyarakat yang diinput tidak benar atau mencoba memanipulasi data, sistem menolaknya, karena hasil sensus per 10 tahun sekali ini benar-benar akurat dan datanya bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah," tandasnya.[kenedy]
Tags
kabar kalteng
