PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Armada, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan parkir guna menindak praktik juru parkir liar serta mencegah penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Armada pada Senin (3/8/2026) sebagai respons atas keluhan masyarakat yang masih menemukan adanya pungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh penyelenggaraan parkir berjalan sesuai aturan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang baik.
Armada menilai, lemahnya pengawasan dapat membuka peluang munculnya juru parkir liar yang memungut biaya di luar ketentuan. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan layanan parkir.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik parkir, melakukan penertiban secara berkala, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar aturan.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperketat pengawasan terhadap area parkir, menyusul meningkatnya praktik juru parkir liar dan penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah," ujar Armada.
Selain pengawasan, ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan sosialisasi secara masif mengenai tarif parkir resmi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui besaran tarif yang berlaku dan berani melaporkan apabila menemukan adanya pungutan yang tidak sesuai.
"Upaya pengawasan yang lebih optimal dapat menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalteng," pungkasnya.[ndrei/deni]
Tags
DPRD kalteng
