PALANGKA RAYA – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami tren penurunan signifikan dalam tiga tahun anggaran terakhir.
Kondisi ini memunculkan perhatian serius terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, pagu APBD Kalteng mengalami penurunan cukup drastis. Pada APBD Murni 2025, anggaran daerah sempat mencapai sekitar Rp10,2 triliun.
Namun, angka tersebut kemudian menyusut pada APBD Perubahan 2025 menjadi sekitar Rp7,8 triliun. Tren penurunan berlanjut pada tahun anggaran 2026, dengan pagu APBD Kalteng yang kembali merosot hingga sekitar Rp5,4 triliun.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan penurunan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar dapat diketahui faktor penyebabnya secara jelas. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Jadi, ini yang kita coba telusuri sehingga kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Di antaranya adalah transfer pusat, karena Kalteng ini hanya mengandalkan transfer pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) kekayaan alam,” kata Sudarsono, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat membuat struktur fiskal Kalteng rentan terhadap perubahan kebijakan maupun besaran alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut secara langsung dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap struktur pendapatan daerah, termasuk optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal Kalteng.
"DPRD Kalteng akan terus mendorong penelusuran dan pembahasan secara komprehensif mengenai penyebab penurunan APBD tersebut. Dengan demikian, kebijakan anggaran ke depan dapat disusun secara lebih realistis, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kalteng," pungkasnya.[andrei]
Tags
DPRD kalteng
