Gubernur Kalteng Lantik Pengurus DAD, BATAMAD dan LBH DAD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran secara resmi melantik Dewan Adat Dayak (DAD) dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) tingkat kabupaten/kota serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DAD Kalteng. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (22/5/2026), di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya.

Pelantikan ini mencakup struktur kepengurusan DAD di 8 kabupaten/kota, BATAMAD di 4 kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah, serta pengurus LBH DAD Kalteng. 

Agenda ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan adat Dayak di daerah dalam mendukung peran sosial dan budaya masyarakat adat.

Prosesi pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah. 

Dasar hukum ini dibacakan oleh Sekretaris Umum DAD, Yulindra Dedy, sebelum pengukuhan para pengurus dilakukan.

Kehadiran kelembagaan seperti Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, BATAMAD, dan LBH DAD Kalteng diharapkan dapat memperkuat peran adat dalam menjaga nilai budaya, ketertiban sosial, serta pendampingan hukum bagi masyarakat adat Dayak di Kalteng.

Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Marthin Billa, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya amanah tersebut dalam mendukung pembangunan daerah dan bangsa.

“Atas nama Presiden MADN, saya mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dilantik. Semoga dalam mengemban amanat ini, kita melaksanakan tugas demi pembangunan bangsa ini, khususnya pembangunan masyarakat Kalimantan Tengah yang berbahagia,” ujar Marthin Billa.

Ia juga menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat peran kelembagaan adat dalam pembangunan sosial dan budaya di Kalimantan Tengah.

"Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga kearifan lokal serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalteng," pungkasnya,[andrei/deni]