Hadiri Rakor Nasional Karhutla, Bupati Kapuas Perkuat Sinergi Cegah Kebakaran

Hadiri Rakor Nasional Karhutla, Bupati Kapuas Perkuat Sinergi Cegah Kebakaran

BUPATI Kapuas HM Wiyano foto bersama Menteri LH RI Hanif Faisol N pada Rakornas Karhutla di Jakarta.| foto : istimewa

JAKARTA – Bupati Kapuas, HM Wiyatno menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Plaza Kuningan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Kehadiran ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadapi ancaman lonjakan titik panas (hotspot) yang meningkat signifikan di tahun ini.

​Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin langsung rakor yang dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh wilayah rawan karhutla. Agenda utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah operasional bersama mengingat data menunjukkan peningkatan drastis luas lahan terbakar yang mencapai 32.600 hektare hingga April 2026, jauh melampaui angka tahun lalu yang hanya 1.600 hektare.

​Dalam arahannya, Menteri Hanif memperingatkan bahwa musim kemarau diprediksi datang lebih awal pada Juli mendatang. "Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diminta segera menetapkan status siaga darurat agar dukungan pusat dapat segera disalurkan," tegas Hanif.

​Menanggapi hal tersebut, Bupati Kapuas HM Wiyatno menyatakan bahwa Kabupaten Kapuas merupakan salah satu wilayah dengan potensi kerawanan tinggi. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif yang terencana melalui deteksi dini dan penguatan sarana prasarana di lapangan.
​“Melalui rakor ini, kita harapkan adanya penguatan koordinasi pusat dan daerah agar penanganan karhutla lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Wiyatno.

Selain kesiapan teknis, ia juga menegaskan komitmen Pemkab Kapuas untuk menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya membakar lahan.

​Rakor ini juga membahas strategi teknis mulai dari kesiapan personel hingga koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.[zulkifli]
Lebih baru Lebih lama