Pemkab Tanah Bumbu Gaungkan Kebangkitan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Yulian Herawati menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Bumbu. Sejak tahun 2025, pembangunan Zona Integritas kembali dicanangkan sebagai prioritas daerah dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menunjuk empat SKPD pelayanan publik sebagai pelaksana pembangunan Zona Integritas, yakni DPMPTSP, Disnakertrans, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, dan Disdukpencapil. Keempat SKPD tersebut diharapkan menjadi percontohan dalam penerapan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut saja. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif, keberanian, serta komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani tanpa harus menunggu penunjukan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Ia meminta seluruh kepala SKPD agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas.

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, bersama tim, guna memberikan penguatan dan arahan terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.[ade]