KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, tertib, dan akuntabel usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (2/1/2026).
Bupati Kapuas H. M. Wiyatno menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi instrumen penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah. Evaluasi mencakup penyaluran belanja hibah, belanja modal, hingga pengelolaan investasi Badan Usaha Milik Daerah.
Menurut Bupati, pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap temuan melalui rencana aksi yang sistematis dan terukur. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan seluruh pengelolaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen memperbaiki setiap kekurangan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Kapuas juga mendorong peningkatan profesionalitas aparatur, khususnya dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Sinergi dengan BPK RI disebut akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang modern dan berintegritas.
Dengan adanya rekomendasi BPK, Pemerintah Kabupaten Kapuas optimistis kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin membaik dan mampu mendorong pembangunan yang tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[zulkifli]
