SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat proses seleksi penerima Rumah Layak Huni (RLH) untuk memastikan hanya warga yang benar-benar memenuhi kriteria yang mendapatkan bantuan. Di saat bersamaan, Pemprov mendesak perusahaan-perusahaan yang telah berkomitmen agar segera merealisasikan dana CSR demi mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa mekanisme seleksi penerima RLH dilakukan secara berlapis, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta verifikasi lapangan yang dilakukan tim pemerintah.
Syarat utama penerima RLH antara lain:
1. Memiliki bukti legalitas kepemilikan tanah atau bangunan.
2. Termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah.
3. Lolos verifikasi lapangan oleh tim Pemprov Kaltim.
Selain memastikan sasaran penerima tepat, Pemprov juga menjamin kualitas hunian memenuhi standar. Rumah dibangun dalam dua tipe, yakni tipe 36 berbahan beton dan tipe 45 berbahan kayu, lengkap dengan fasilitas air bersih serta sanitasi layak.
Namun, di tengah progres pembangunan yang cukup tinggi, Pemprov menilai sejumlah perusahaan masih lambat dalam merealisasikan komitmen CSR mereka.
“Beberapa perusahaan sudah menyatakan komitmen, tetapi realisasinya belum maksimal. Kita akan terus dorong dan Pak Gubernur memberikan dukungan penuh agar program ini dipercepat,” tegas Irhamsyah.
Untuk memperkuat pendanaan, Pemprov Kaltim juga berencana kembali mengajukan proposal CSR kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi di sektor sumber daya alam.
Program RLH disebut menjadi wujud nyata kolaborasi Pemprov, TNI, dan dunia usaha dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah berharap percepatan realisasi CSR dapat mendorong target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan dan semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya.[han911/adv/diskominfokaltim]
Tags
kaltim
