PARINGIN – Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari, menegaskan bahwa Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD merupakan jembatan penting antara aspirasi masyarakat dan perencanaan pembangunan daerah. Pokir menjadi solusi konkret bagi warga yang kebutuhannya belum terakomodasi dalam forum Musrenbang.
"Pokir adalah jalur resmi yang diatur undang-undang. Ini bukan sekadar wacana, tapi ruang nyata bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan yang belum terjangkau oleh Musrenbang desa atau kecamatan," ujar Hafiz, Senin (14/4/2025).
Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Pokir bukan hanya formalitas. Di baliknya ada harapan warga, ada kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, Hafiz menekankan bahwa setiap usulan Pokir tetap mengikuti mekanisme dan pedoman penyusunan APBD yang berlaku.
"Kami di DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tapi juga memperjuangkannya agar masuk dalam skema pembangunan daerah. Ini bagian dari sinergi kami dengan Pemkab Balangan demi kesejahteraan bersama," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan infrastruktur desa.
"Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar utama pembangunan. Jangan ragu sampaikan kepada kami. DPRD hadir untuk mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat," pungkasnya.[agus/adv]
Tags
𝚋𝚊𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗
