BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan mendorong pemerintah daerah untuk mengawal dan membina peladang tradisional guna pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ini tak lain agar mereka ini tetap bisa produktif di tengah larangan membakar hutan dan lahan untuk membuka lahan, khususnya juga lokasi berladang.
"Banyak masyarakat karena ketidaktahuannya serta ketidakmampuannya mengikuti aturan tersebut, akhirnya terjerat kasus hukum. Padahal mereka hanya berusaha mencari sumber penghasilan dari kegiatan berladang," ucap Anggota DPRD Barsel, Hermanes, Selasa (6/6/2023).
Menurutnya, pihaknya tidak ingin yang banyak dipenjara justru para petani, ketimbang oknum korporasi yang membakar hutan dan lahan.
Di satu sisi mereka tidak punya sumber daya lain untuk mengolah lahan. Sehingga sudah seharusnya dibantu pemerintah.
“Peladang tradisional ini mestinya jadi program pemberdayaan dari pemerintah daerah dengan membantu mereka membuka lahan yang akan jadi ladang mereka tersebut. Karena membuka ladang tanpa membakar itu memerlukan biaya yang cukup besar bagi mereka,” pungkasnya.[deni]
