Matangkan Persiapan Pilkades Serentak, DPRD Barsel Gelar RDP dengan Eksekutif

Matangkan Persiapan Pilkades Serentak, DPRD Barsel Gelar RDP dengan Eksekutif

PEMBAHASAN Pilkades dilakukan DPRD Barsel agar proses politik ini berjalan sesuai undang-undang dan lancar.| foto : deni

BUNTOK - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, segera dilangsungkan secara serentak di tahun 2022 ini. Persiapan pun terus dilakukan.

Untuk membahas soal Pilkades ini, Komisi I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asisten I Setda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat dan Kades se-Barsel.

RDP digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel, Rabu (18/5/2022).

Usai rapat, Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran MM mengungkapkan, berdasarkan amanat Undang-undang, dan dalam Perda Pilkades ada 3 tahapan.

"Tahap pertama, sudah kemarin dan sekarang tahap kedua. Di tahap ini kita mendengarkan bagaimana kesiapan mereka terhadap pelaksanaan Pilkades, saat ini pandemi Covid-19 sudah hampir usai jadi Pilkades ini sudah normal," terangnya.

Menurutnya, masih banyak hal yang masih belum tercover terkait penyelenggaraan Pilkades. Karena bagaimana pun yang melaksanakan Pilkades adalah panitia penyelenggara yang dibentuk oleh BPD.

"Nah panitia penyelenggara melaksanakan Pilkades ini harus melaksanakan sesuai tahapan, tahapan pertama adalah pendaftaran dan seterusnya sampai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT)," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, setelah itu selesai baru menerima berkas calon sesuai persyaratan menurut Undang-undang.

"Ternyata banyak kegiatan itu tidak terakomodir anggarannya," ungkapnya.

Legislator Bumi Batuah ini tegas meminta DPMD agar melakukan inventarisasi kegiatan apa saja yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan Pilkades tersebut.

"Karena kalau ada tahapan tidak dilaksanakan, terjadi sengketa orang menggugat. Satu tahapan tidak dilaksanakan, maka batal Pilkades. Kalau batal pemborosan anggaran, itu yang jadi persoalannya. Jadi kita minta untuk mereview kembali untuk kegiatan-kegiatan Pilkades ini," tutupnya.[deni]


Lebih baru Lebih lama