BANJARBARU, MK - Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam hal penyusunan standar pelayanan publik terbaru serta penguatan pengawasan dan pengendalian intern, ditunjukkan SMK-PP Negeri Banjarbaru.
Ini diaplikasikan Tim Manajemen dengan mengadakan kegiatan rapat internal terkait Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di ruang rapat SMK-PP N Banjarbaru, Rabu (5/5/2021).
Dibuka oleh Kepala SMK-PP N Banjarbaru, kegiatan ini mendiskusikan hal terkait Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan penilaian bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya lingkup Kementerian Pertanian.
“Kita sebagai UPT Kementan kinerja selalu dipantau dan dinilai. Ada banyak yang dinilai. Meskipun kita UPT bidang Pendidikan, tapi yang dinilai itu bukan hanya penilaian terkait pendidikan saja, ternyata banyak sekali yang kita persiapkan," jelas Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso.
Rapat ini di antaranya mendiskusikan tentang Reformasi Birokrasi, Evaluasi dan Penetapan Standar Pelayanan Publik, SPI (Persiapan sosialisasi, Rencana Kerja dan Penyusunan Titik Kritis Analisa Risiko Kegiatan, Zona Integritas (Rencana Kerja ZI) dan lain-lain.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak seluruh jajaran di Kementan agar bekerja lebih keras lagi serta menjaga transparansi dan integritas dalam melaksanakan kegiatan.
Mentan SYL juga mengimbau agar penganggaran belanja sesuai standar operasi dan prosedur (SOP).
“Kita harus bekerja secara ekstra agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian kita juga harus berkerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan," terangnya.
"Program-program yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berbelok apalagi melenceng ke arah tindak pidana. Ini adalah prinsip yang wajib kita patuhi dan jalankan,” tutupnya.[advertorial/wd]
Penulis : Tim Humas SMK-PP Negeri Banjarbaru
