KUALA KAPUAS, MK - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat bersama Pemkab Kapuas dalam hal ini jajaran Dinas PMD dan Bagian Hukum Setda Kapuas.
Rapat ini terkait pemantapan pembahasan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di ruang rapat gabungan, Kantor DPRD Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas, Selasa (9/2/2021).
Usai rapat, Ketua Bapemperda DPRD Kapuas, Algrin Gasan menyampaikan, dua buah Raperda yang dibahas itu, yakni Raperda perubahan terhadap Perda nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kades.
Kemudian Raperda tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang penyusunan dan pembentukan perangkat daerah.
"Rapat hari ini sesuai dengan jadwal Banmus. Rapat Bapemperda dengan Kabag Hukum dan Kepala DPMD Kapuas dalam rangka memantapkan terhadap dua buah Raperda," kata Algrin Gasan.
Menurut politisi senior Partai Golkar ini, dari pembahasan pihaknya dengan Bagian Hukum Setda Kapuas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah mendapat atau mengerucut ke suatu kesimpulan sementara.
"Jadi, kita dapat kesimpulan sementara terkait dengan dua buah Raperda yang nanti kesimpulan ini dibawa ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng untuk mendapatkan masukan dan catatan," paparnya
Mengingat, lanjut dia, masukan dan catatan dari Biro Hukum Setda Kalteng sebagai salah satu syarat sebelum dilakukan paripurna pengesahan terhadap dua buah Raperda tersebut.
"Karena mekanismenya harus dibawa ke Biro Hukum Setda Provinsi untuk dilakukan evaluasi," ujarnya
Pihaknya berharap catatan dan masukan dari Biro Hukum Setda Kalteng nantinya bisa sesegera mungkin, karena dua Perda ini sifatnya mendesak.
"Apalagi Perda tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa ini, karena akan dilaksanakan Pilkades serentak tahun ini," pungkas Algrin.[zulkifli]
