PALANGKA RAYA, MK - Pemerintah telah menerbitkan dan mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 di era pandemi Covid-19.
Empat Kementerian itu, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Pada SKB itu, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dan pihak lainnya menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya masing-masing.
Terkait itu, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Satgas Covid-19 kota dan pemerintah provinsi terkait serta Kanwil Kemenag pada 4 Januari 2021 langsung melakukan rapat koordinasi (Rakor).
Dalam Rakor itu, pembelajaran tatap muka terhitung bulan Januari 2021 dipastikan ditiadakan, atau tetap dilaksanakan secara daring.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng melalui Kabid Kesehatan Masyarakat, dr Fery Iriawan mengatakan, setiap adanya perjalanan atau mobilisasi yang tinggi dari masyarakat semasa libur, maka akan ada kemungkinan peningkatan sebaran Covid-19.
Ia menguraikan, hal tersebut akan terlihat di masa inkubasi virus yang berlangsung selama 14 hari hingga 1 bulan, sehingga dapat terdiagnosa secara klinis.
Berdasarkan itu, lanjutnya, bulan Januari ini adalah bulan yang memiliki risiko besar akan adanya ledakan kasus Covid-19, terutama pasca libur Natal dan Tahun Baru.
"Intinya jangan sampai niat kita untuk anak-anak bisa bersekolah kembali justru memunculkan klaster sekolah," tegasnya, Selasa (4/1/2021).
Saat ini, bebernya, memang belum terlihat peningkatan kasus pasca libur tersebut karena baru sepekan usai libur.
Tapi setelah itu, timpalnya, mulai pertengahan Januari bisa saja akan terlihat perkembangannya, apakah melonjak drastis atau justru menurun.
"Berdasarkan itulah kami sepakat untuk menunda pembelajaran tatap muka di bulan Januari 2021 ini," tukasnya.[kenedy]
